Terkait Konflik Tanah di Topo Nabire, Kadepa Rekomendasikan Tiga Poin

NABIRE - Terkait konflik antar warga suku Mee dan suku Lani, Laurenzus Kadepa Legislator DPR Papua merekomendasikan tiga tuntutan untuk dapat mengatasi pertikaian soal Tanah di Topo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.

"Sesuai hasil koordinasi saya dengan pihak Polda Papua bahwa bupati Nabire akan mengundang pertemuan para pihak yang bertikai di Mapolres Nabire pada Selasa, 13 Juni 2023 untuk membicarakan akar persoalan masalah dan dampak yang ditimbulkan, " ungkap Laurenzus Kadepa dikutip laman resmi akun facebooknya, Senin, 12 Juni 2023.

Baca juga: Kakam Dikiyouwa: Bos Berhenti Palang Jalan Trans Nabire Tembus Pedalaman

Laurenzus Kadepa mengungkapkan semoga pertemuan ini dapat berjalan baik. Peristiwa di Topo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah ini menimbulkan kematian manusia, kerugian rumah dan harta benda. 

Belum tahu berapa jumlah korban meninggal dan korban harta benda. Dampak lain dari peristiwa ini membuat masyarakat tegang dan kepanikan bukan hanya di Nabire tapi juga seluruh Tanah Papua

Baca juga: Menteri Keuangan Tanggung Jawab Atas Korupsi Kolektif Pajak, PEPS : Perusahaan Penyuap Tidak Tersentuh Hukum

"Ada beberapa solusi yang saya minta. Ada solusi jangka pendek, menengah dan jangka panjang, " rekomendasikan Kadepa kepada semua pihak di Nabire, Papua Tengah.

Pertama, solusi jangka pendek. Selain pemerintah daerah dan aparat keamanan, kita semua (tokoh) harus ikut berpartisipasi melakukan pendekatan kepada masing-masing suku agar dapat menahan diri demi menghindari korban baru.

Baca juga: Gerakan Dukung Tersus LNG, Perbekel: Bila Tidak didengar, Kita Kerahkan Lebih Besar

Kedua, solusi jangka menengah. Polisi harus usut dan proses hukum siapa pelaku pembunuhan 2 warga di Topo. Selain itu aparat harus periksa kepala suku Wate atas pemberian surat pelepasan tanah di Topo Nabire kepada sekelompok warga suku Lani. 

Suku Mee protes dan dugaan hal ini menjadi penyebab masalahnya. Pemerintah daerah Provinsi Papua Tengah dan 8 Kabupaten se Papua Tengah harus menanggung segala kerugian harta benda warga atas konflik ini.

Baca juga: Program Pemuda Muhammadiyah Turut Sukseskan Pembangunan IKN

Ketiga, solusi jangka panjang. Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Nabire diminta segera mendorong peraturan daerah soal status tanah di Nabire. Status tapal batas wilayah suku Wate dan Mee, suku Yerisiam dan Suku Mee. 

Kadepa berharap dengan regulasi ini nantinya akan menjadi solusi jangka panjang mengatasi konflik agraria di Papua Tengah. (Sepi)

Baca juga: Laporan Khusus : Seorang Bayi 9 Bulan Pasien RS Citama Diduga Meninggal Tidak Wajar, Keluarga Minta Keadilan